Simak Pembahasan Kapolres Sumba Timur, Panwaslu dan KPU Dalam Talk Show di Radio Max Fm Jelang Pilkada Serentak 2018

Tribratanewssumbatimur.com – Obrolam selama 1 jam dalam Talk Show di Radio Max FM 96.9 jelang Pilkada Gubernur NTT dengan Tema “Menjaga sitkam kondusif dalam rangka mewujudkan Pilkada 2018 yang damai dan bermartabat” menghadirkan narasumber Kapolres Sumba Timur AKBP Victor M. T. Silalahi, SH. MH, Komisioner Panwaslu Kabupaten Sumba Timur Ane Djara, SE, dan Komisioner KPU Kabupaten Sumba Timur Oktavianus Landi, ST yang di pandu oleh pembawa acara Bung Rey, Sabtu (23/6/18) malam.

Selama satu jam, para nara sumber menuturkan berbagai hal terkait Pilkada serentak kali ini.

Bagaimana persiapan KPU dalam Pilkada NTT 2018?

Oktavianus Landi (OL) : KPU Sumba Timur sudah siap menggelar kegiatan Pilkada, semua KPPS sudah di bekali dengan pelatihan.

Untuk wilayah yang sulit dan terpencil logistik sudah bergeser mulai hari ini dan direncanakan H-1 logistik sudah ada di tiap TPS.

Besok sudah memasuki masa tenang diharapkan Tim Kampanye tiap Paslon dapat membersihkan alat peraga Kampanye.

Pemilih perlu membawa C6 atau E-KTP atau Surat Keterangan dari Dishubcakpil saat melakukan pencoblosan.

Saat ini C6 sudah didistribusikan mulai dari H-3, jika masyarakat belum mendapat C6 bisa langsung meminta ke TPS.

(Dok. Humas resST)

Apakah KPU sudah mensosialissikan tentang C6?

OL : Kami sudah mensosialisikan tentang penggunaan C6, cara coblos yang benar dan apa saja yang dibawa ke TPS hingga waktu serta tata cara di TPS.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu?

OL : Tingkat partisipasi saat Pilbup kemarin mencapai 86 %, Kami harapkan akan ada peningkatan dimana tingkat partisipasi yang tinggi yakni saat Pileg dan Pilbup.

Apakah ada kewenangan Panwaslu dalam melakukan pengawasan pemilu?

Ane Djara (AD) : Sejak Panwaslu dibentuk kami terus bersinergi dengan KPU dengan melakukan 16 tahapan pengawasan Pilkada sampai dengan pelantikan, yang menjadi pengawasan kami adalah kinerja KPU, Netralitas TNI Polri, ASN. Kami lebih cenderung mediteksi lebih dini untuk pencegahan.

Apakah ada proses atau teguran yang dilakukan Panwaslu selama Pilkada?

AD : Ada beberapa ASN yang kami lalukan teguran terkait dengan penyelenggaraan Pilkada kali ini, ada beberapa alat kampanye kita tertibkan karena tidak sesuai dengan aturan.

Bagaimana situasi keamanan Sumba Timur sampai saat ini?

AKBP Victor Silalahi, SH, MH (VS) : Selama proses pilkada yang berjalan saat ini tidak ada gangguan signifikan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Ada beberapa tindakan yang dilakakukan untuk menjaga stabilitas keamanan yakni cipkon berupa K2YD.

Sebelum terjadinya pemungutan suara Polres sudah melakukan penggalangan dengan Parpol, Tokoh politik dan masyarakat.

Polres juga sudah melakukan Lat Pra Ops ataupun gelar pasukan. Renpam Pilkada juga sudah kami siapkan.

Dimana titik kruasial yang menjadi potensi rawan?

VS : Ada TPS yang sudah kita kategorikan Rawan. Yang dikatakan rawan karena adanya jarak lokasi yang jauh, tidak peduli dengan politik, masyarakat yang fanatik, anarkis dan tidak percaya dengan pemerintah

TPS tersebut kita kategorikan yakni Aman, Rawan 1, Rawan 2 dan TPS Khusus.

Apakah selama ini dari Polri ada mendeteksi tentang tahanan teroris yang ditahan di NTT?

VS : Polri tidak pernah underestimate dengan teroris. Selama ini kami sudah bekerja dengan maksimal mungkin masyarakat bisa melihat saat pelaksanaan Ops Ketupat kemarin, anggota Polri selalu siap siaga di setiap titik rawan.

Saat ini Polres Sumba Timur saat ini sudah membangun 246 Pos Kamling. Ini kami lakukan untuk mengaktifkan peran serta masyarakat.

Ada 2 Kabupaten di pulau Sumba yang melakukan Pilbup. Itu bisa menjadi kerawanan, apakah ada persiapan dari Polres untuk menyiapakan pengamanan?

VS : Polres Sumba Timur sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait Pilkada di pulau Sumba, Kami tetap mempersiapkan rencana kotijensi saat Pilkada.

Saat ini kami melihat tingkat kerawanan di Sumba Timur sudah menurun akibat peran aktif masyarakat melalui Pos Kamling. kami mengapresiasi kesadaran hukum masyarakat. Wajah Polisi adalah wajah masyarakat.

Rawan konflik juga bisa muncul dari media sosial akibat kampanye media sosial bagaimana cara menindak lanjuti?

VS : Itu masih tugasnya Panwas untuk memantau, namun Kapolres juga menghimbau agar tidak memviralkan berita yang tidak sehat atau tidak membangun. Jangan gara-gara kenikmatan sesaat mengorbankan bangsa.

Pihak KPU juga perlu memeriksa kembali surat suara agar tidak menimbulkan konflik dan gunakan hak suara sebaik-baiknya.

AD : Kampanye melalui media sosial akan dilakukan pembantau oleh Panwas, ada oknum yang menggunakan akun paslu, sehingga perlu kerja sama dengan Polri untuk mengatasi masalah tersebut.

Obralan dilanjutkan denga sesi tanya jawab. Kali ini pertanyaan lewat SMS.

Bagaimana wajib pilih namun tidak ada KTP?

OL : Dengan membaca C6 sudah bisa ikut pemilihan, bisa juga mengecek nama terdaftar atau tidak lewat website data pemilih dengan cara mencara menggunakan nama atau NIK.

Bagaimana yang sudah perekaman KTP namun sampai saat ini tidak memiliki KTP?

OL : Ini kewenangan Dukcapil, kami telah menghitung ada belasan ribu pemilih non KTP.

Bagaiamana mengatasi kampanye lewat media sosial?

AD : Kami sudah melakukan pendekatan terkait kampanye lewat media sosial.

*g26*

About Humas Polres Sumba Timur

Kunjungi Akun Media Sosial Humas Polres Sumba Timur - Admin Brigpol Deny Nappoe

Check Also

Wakil Bupati Sumba Timur Aperisiasi Kegiatan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Karena Mengingatkan Untuk Selalu Menjaga Lingkungan

Tribratanewssumbatimur.com – Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, ST. MT dalam dalam kegiatan Apel …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *