Tidak hanya memerintahkan jajarannya untuk bekerja, Kapolres Sumba Timur turun langsung ke lapangan sambangi tokoh politik

Tribratanewssumbatimur.com – Pilkada Gubernur NTT baru akan dialaksanakan Tahun 2018 yang akan datang, namun euforia dan hiruk pikuk Pilkada tersebut sudah mulai dirasakan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Polres sumba Timur untuk menstabilkan situasi kamtimbas jelang ajang Pilkada tersebut.

Salah satu kegiatan yang diutamakan yakni upaya preemtif melalui kegiatan sambang ke lapisan masyarakat sesuai dengan instruksi Kapolres Sumba Timur AKBP Victor M. T. Silalahi, SH, MH kepada semua jajaran Polres Sumba Timur.

Tidak hanya memerintahkan jajarannya untuk bekerja, Kapolres Sumba Timur turun langsung ke lapangan menyambangi para tokoh politik yang ada di kabupaten Sumba Timur. Kali ini, Senin (6/11/17 ) pagi, kediaman ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan kabupaten Sumba Timur Amos Mandja Landupraing, S.Sos yang berlokasi di Radamata disambangi Kapolres.

Dalam ajang silaturahmi tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan Kapolres terkait dengan Pilkada Gubernur NTT tahun 2018 nanti. Di pertemuan tersebut Kapolres mengatakan bahwa pemilu merupakan wujud dari demokrasi tapi memiliki dampak negatif yaitu dapat memecah belah rakyat meskipun pada hakekatnya politik itu suci.

Kapolres menguraikan bahwa pada akhir – akhir ini landasan negara yakni Pancasila dan UUD 1945 dimana telah berulang kali diuji kesaktiannya dengan berbagai isu SARA, radikalisme, sikap intoleran yang sengaja dimanfaatkan oleh oknum - oknum tertentu untuk memecahbelahkan keutuhan NKRI.

“ Indonesia mengalami perkembangan demokrasi sangat pesat yang membawa dampak positif yaiktu demokrasi yang liberal dan dampak negatif yaitu berkembangnya paham-paham radikal. Paham radikal ini jika tidak diantisipasi sejak dini makan akan berkembang menjadi terorisme,” jelas Kapolres.

“ paham radikal yang berkembang tersebut saat ini mengincar Indonesia yang sedang mengalami goncangan politik. Untuk itu partai Politik sebagai wadah demokrasi harus menanamkan nilai - nilai dan budaya yang baik kepada masyarakat untuk memahami wawasan kebangsaan,” ujar Kapolres.

Kapolres juga menyampaikan program Nawacita dari Presiden Joko Widodo yang salah satu diantaranya adalah peningkatan anggaran untuk pembangunan Desa (ADD) dimana salah peran Partai Politik ditengah masyarakat dapat mengawasi pembangunan desa-desa dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya.

“ efek positif dari peningkatan anggaran untuk pembangunan desa saat ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat luas yakni dengan adanya penigkatan Infrastruktur yang ada. Dengan adanya dana desa yang besar kita diminta untuk mengawasi dana tersebut agar tidak terjadi penyelewengan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Kapolres menyarankan agar PDI Perjuangan dapat menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat Sumba Timur berupa seminar kebangsaan dengan nara sumber dari petinggi PDI Perjuangan atau anggota DPR RI dari PDI Perjuangan serta dari Polres Sumba Timur dan hal tersebut disanggupi oleh Ketua DPC PDI Perjuangan sehingga dalam waktu dekat akan segera diselenggarakan. (pc26)