AKBP Victor M. T. Silalahi, SH, MH : “ wakil rakyat harus berani bersikap tegas menangkal paham-paham radikal, intoleran dan anti pancasila, itu merupakan cerminan seorang pemimpin yang baik dan bijaksana,”

Tribratanewssumbatimur.com – “ Tantangan tugas dan tuntutan masyarakat terhadap birokrasi penengakan hukum dalam era modern ini, membuat Polri menggelar Reformasi dan Birokrasi dan Revitalisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dinamakan pelayanan prima Kepolisian. Salah satunya Terobasan Kreatif (Creatif Breakthrough),” kata Kapolres Sumba Timur AKBP Victor M. T. Silalahi, SH, MH saat bersilahturahmi ke kediaman dari Wakil Ketua I DPRD kabupaten Sumba Timur dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Ir. Umbu Manggana, M.S, Selasa (7/11/17) malam.

Didampingi Kasat Intelkam Iptu Leonardu Leo kegiatan silahturahmi merupakan upaya preemtif menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur NTT Tahun 2018 . Dalam pertemuan yang dihadiri oleh petinggi dan kader Partai GERINDRA kabupaten Sumba Timur Kapolres menyampaikan salah terobosan kreatif yang menjadi program unggulan Polres Sumba Timur adalah Polisi Peduli Siskamling dimana sebanyak 200 Pos Kamling sudah diresmikan di wilayah kabupaten Sumba Timur.

“ sebanyak 200 Pos Kamling di seluruh Desa di kabupaten Sumba Timur telah dibangun melalui sinergitas tiga pilar yang ada untuk membantu keterbatasan personil Polres Sumba Timur karena Polisi tidak dapat bekerja tanpa bantuan dari masyarakat,” ujar Kapolres.

“ dengan adanya pembangunan Pos Kamling tersebut, kasus kriminal di kabupaten Sumba Timur berangsur- angsur menurun terutama masalah pencurian ternak,” jelas Kapolres

Kapolres juga menjeskan bahwa Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik dimana akan marak terjadinya politik identitas, paham radikal dan intoleransi yang akan semakin berkembang terutama melalui media sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang akan memecah belah bangsa dengan sasaran masyarakat low class meskipun pada hakekatnya politik itu adalah suci.

“ hasil penelitian LSI pada tahun 2016 menunjukan bahwa sebanyak 11,5 juta orang penduduk Indonesia sangat berpotensi bertindak radikal dan 600 ribu orang penduduk telah bertidak radikal didalamnya,” kata Kapolres.

Lanjutnya “ landasan Partai Politik adalah Pancasila dan UUD 1945 sehingga pemimpin politik harus memiliki visi dan misi yang tidak bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945.

“ perlunya peran serta semua belah pihak untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa karena Partai Politik merupakan pihak pertama yang dapat menyaring para pemimpin bangsa,” imbuhnya.

“ wakil rakyat harus berani bersikap tegas menangkal paham-paham radikal, intoleran dan anti pancasila, itu merupakan cerminan seorang pemimpin yang baik dan bijaksana,” pungkasnya.

Kapolres juga mengajak Partai Politik agar secara bersama - sama dengungkan semangat kebangsaan dan pesan-pesan tersebut dapat diteruskan ke masyarakat tingkat bawah. (pc26)