Tegas di Garda Depan, Dir PPA-PPO Polda NTT Pimpin Gerakan Bersama Lawan Kekerasan Perempuan dan Anak Bersama LBH APIK

Kupang, NTT — Direktorat Reserse Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Nusa Tenggara Timur menggelar pertemuan bersama Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) NTT, Selasa (7/4/2026) pagi. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Ditres PPA dan PPO ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi penanganan kasus perempuan dan anak di wilayah NTT.

Pertemuan yang dimulai pukul 10.00 Wita tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Ditres PPA dan PPO Polda NTT, termasuk direktur, wakil direktur, Kasubdit III TPPO, serta perwakilan Yayasan IJMI. Diskusi berlangsung dinamis hingga pukul 11.30 Wita dengan sejumlah isu krusial yang dibahas bersama.

Direktris LBH APIK NTT, Ansy Damaris Rihi Dara, membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasi atas ruang kolaborasi yang dibangun bersama kepolisian. Ia juga memperkenalkan latar belakang serta komitmen LBH APIK dalam mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, Direktur PPA PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, dalam sambutannya memaparkan peran dan fungsi Direktorat PPA PPO dalam penegakan hukum serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Ia menegaskan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam memperkuat upaya tersebut.

Dalam sesi diskusi, sejumlah masukan disampaikan oleh perwakilan LBH APIK. Ester Ahaswaty Day menyoroti perlunya perhatian serius terhadap sejumlah kasus lama, termasuk laporan polisi terkait dugaan kekerasan seksual yang tercatat sejak April 2024. Ia berharap kasus-kasus tersebut dapat segera dituntaskan.

Selain itu, Vemmy mengusulkan peningkatan koordinasi antara penyidik dan fungsi humas agar penanganan perkara dapat disampaikan secara transparan kepada publik sekaligus menangkal penyebaran informasi hoaks.

Masukan lainnya datang dari Sarah Leri Mboeik yang menekankan pentingnya penambahan personel polisi wanita (polwan) di wilayah NTT, khususnya di daerah pelosok, guna mempermudah penanganan kasus perempuan dan anak. Ia juga menyoroti perlunya ketepatan dalam penerapan pasal hukum dalam setiap perkara.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur PPA PPO Kombes Nova Irone Surentu menyampaikan apresiasi atas dukungan LBH APIK. Ia memastikan bahwa perkembangan kasus yang menjadi perhatian, termasuk laporan polisi terkait kekerasan seksual tahun 2024, saat ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTT dan tengah dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh laporan tindak pidana perempuan dan anak di wilayah hukum Polda NTT akan terus dimonitor secara intensif serta dikoordinasikan secara berkelanjutan dengan pihak terkait.

Dalam kesempatan tersebut, turut diperkenalkan program “Polwan Mengajar” sebagai langkah preventif untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini bertujuan memberikan edukasi hukum sejak dini kepada pelajar tingkat SMP dan SMA di seluruh NTT.

Secara terpisah, Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. melalui Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memperkuat kolaborasi lintas lembaga.

“Kapolda NTT menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum seperti LBH APIK sangat penting dalam memastikan penanganan kasus perempuan dan anak berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan. Setiap masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta penegakan hukum di wilayah NTT,” ujar Kabidhumas.

Ia menambahkan, Polda NTT juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas personel, termasuk penambahan polwan serta penguatan komunikasi publik guna membangun kepercayaan masyarakat.

Kegiatan pertemuan ditutup dalam suasana kondusif, dengan harapan kerja sama yang telah terjalin dapat semakin memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur.